e-berita.com, Bolsel – Upaya memperkuat akses keuangan daerah sekaligus mendorong ekonomi syariah berbasis pangan lokal menjadi sorotan dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Senin (23/2/2026).
Forum strategis tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Hadir langsung dalam kegiatan itu Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru memaparkan langkah konkret pemerintah daerah melalui TPAKD dan KDEKS. Ia menegaskan, penguatan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Menurut Iskandar, program KDEKS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia. Program ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat.
“Program KDEKS ini bukan hanya tentang penguatan ekonomi syariah, tetapi juga upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal. Kami ingin ekosistem halal di Bolaang Mongondow Selatan tumbuh kuat dari hulu hingga hilir, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah,” ujar Iskandar.
Program tersebut difokuskan pada penguatan ekosistem pangan daerah melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) Tahun 2026.
Iskandar mengungkapkan, Bolsel telah memiliki infrastruktur pendukung berupa empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Namun, keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi yang saat ini baru berjumlah empat orang, masih menjadi tantangan utama.
Menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya.
“Tantangan keterbatasan tenaga Juleha menjadi perhatian serius kami. Karena itu, Pemda Bolsel akan memperluas sertifikasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama dan mitra strategis, agar kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal semakin meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat industri halal daerah, meningkatkan daya saing produk pangan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo.
Selain itu, juga ditandatangani MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal bagi Rumah Pemotongan Unggas (RPU) di Bolsel sebagai bagian dari penguatan rantai pasok halal daerah.
Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya menegaskan bahwa arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara bertumpu pada prinsip kesetaraan dan pemerataan antarwilayah.
Ia menyebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut saat ini mencapai sekitar 76,3 persen dengan tren yang semakin berimbang di berbagai daerah. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, misalnya, mengalami peningkatan IPM dari 69 menjadi 70,3 persen.
“Capaian ini menunjukkan progres yang patut kita syukuri dan terus kita dorong. Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan, seperti Bolsel, akan menjadi prioritas dalam penguatan program-program Pemprov Sulut,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, Bupati Iskandar turut didampingi tim TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (rdk)