e-berita.com, Bolsel – Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Muarenbang) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 akhirnya tuntas di gelar pada Kamis (22/01/2026).
Kegiatan penutupan tersebut ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolsel, Marzanzius A. Ohy, S.STP, MAP, yang sekaligus memberikan penegasan arah dan tahapan lanjutan dalam proses penyusunan RKPD 2027.
Sekda menegaskan bahwa pasca Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Daerah akan memasuki tahapan Forum Perangkat Daerah, sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan dan mempertajam berbagai usulan yang telah dihimpun dari kecamatan.
“Seluruh usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan akan diakomodir dan dibahas secara teknis oleh perangkat daerah terkait. Namun tentu saja, pembahasan tersebut tetap mengacu pada program dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Sekda.
Arvan juga menekankan bahwa proses perencanaan tidak semata-mata mengumpulkan daftar usulan, tetapi merupakan upaya menyusun kebijakan pembangunan yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Daerah dalam membuka ruang partisipasi publik secara luas.
“Aspirasi masyarakat, mulai dari isu infrastruktur, pelayanan dasar, ekonomi kerakyatan hingga penguatan sumber daya manusia, telah dihimpun sebagai bahan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah,” ungkap Alumni IPDN sekaligus Doktor kandidat di Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar ini.
Ia menambahkan, dengan berakhirnya Musrenbang Tingkat Kecamatan ini, Pemerintah Daerah berharap tahapan Forum Perangkat Daerah nantinya mampu melahirkan rumusan program dan kegiatan yang lebih terintegrasi, selaras antar sektor, serta benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah di tahun 2027.
”Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutupnya. (rdk)